Siasat Culas Yayasan: Menjadikan Sertifikasi Guru sebagai Alibi Menghentikan Gaji
Bayangkan seorang buruh bangunan yang bekerja memeras keringat di bawah terik matahari. Saat tiba waktu gajian, sang mandor berujar dengan entengnya:
"Kamu tidak usah saya bayar ya, soalnya saya dengar kamu dapat bantuan sosial dari pemerintah."
Kalimat ini bukan cuma tidak masuk akal, tapi juga menghina akal sehat. Celakanya, logika bengkok semacam ini justru tengah subur dipraktikkan oleh sejumlah yayasan pendidikan swasta di negeri ini.
Modusnya seragam namun mematikan: begitu seorang guru mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah, yayasan pelan-pelan—atau bahkan secara terang-terangan—menghentikan kewajiban mereka membayar gaji pokok. Alasannya? "Kan sudah sejahtera karena dapat uang sertifikasi."
Ini adalah sebuah kesesatan berpikir yang sangat fundamental. Mari kita bedah pelan-pelan dengan kepala dingin.
Kementerian Pendidikan, melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), berkali-kali menegaskan bahwa tunjangan profesi atau sertifikasi adalah upaya pemerintah untuk menambah kesejahteraan guru, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemberi kerja. Logikanya sederhana: gaji pokok dari yayasan adalah "nasi", sedangkan sertifikasi adalah "lauk pauknya". Bagaimana mungkin seseorang bisa disebut sejahtera kalau nasinya dihilangkan hanya karena dia baru saja mendapatkan lauk?
Yayasan seolah lupa bahwa keberadaan mereka sebagai lembaga pendidikan membawa konsekuensi hukum dan moral untuk menggaji karyawan secara layak. Jika tunjangan pemerintah dijadikan alasan untuk menyetop gaji, maka esensi "kesejahteraan" yang dicanangkan negara gugur seketika.
Guru tidak jadi lebih sejahtera; mereka hanya sekadar bertahan hidup dengan sumber pendanaan yang berpindah tangan dari kantong yayasan ke kas negara. Sementara itu, yayasan justru makin gemuk karena beban pengeluaran gaji mereka hilang. Ini bukan mengelola pendidikan, ini sedang mempraktikkan perbudakan modern berbaju religi.
Persoalan ini makin pedih ketika narasi "ikhlas" mulai diputar berulang-ulang seperti kaset rusak. Guru-guru kita sering kali dibungkam dengan ceramah bahwa mengajar adalah ibadah, bahwa pahala di akhirat jauh lebih besar dari sekadar angka di rekening. Tentu saja, siapa yang meragukan itu? Namun, menggunakan kata ikhlas untuk menutupi ketidakmampuan—atau keengganan—yayasan dalam memenuhi hak guru adalah sebuah kedzaliman yang nyata.
Ikhlas itu urusan hati antara hamba dan Penciptanya. Namun, urusan perut dan keringat adalah urusan kemanusiaan yang punya aturan mainnya sendiri. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah SAW berpesan dengan sangat tegas: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).
Nabi tidak mengatakan "tunggulah sampai dia dapat bantuan dari pihak lain", atau "mintalah dia ikhlas". Pesan itu pendek, padat, dan memerintah: bayar haknya segera.
Menghentikan gaji guru karena mereka sudah sertifikasi bukan hanya melanggar kontrak kerja, tapi juga menentang prinsip keadilan dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi hak-hak pekerja.
Sejarah mencatat betapa para pemimpin besar sangat memuliakan guru. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, guru-guru di Madinah diberikan gaji yang sangat tinggi agar mereka bisa fokus mengajar tanpa perlu pusing memikirkan dapur yang tidak mengepul. Umar paham betul bahwa masa depan peradaban ada di tangan mereka.
Bandingkan dengan sebagian pengelola yayasan kita hari ini, yang mungkin bangga dengan kemegahan gedung sekolahnya, namun membiarkan para gurunya megap-megap membayar cicilan rumah atau biaya sekolah anaknya sendiri.
Lebih parah lagi, ada postingan di utas threads tentang yayasan yang tega memotong uang sertifikasi guru hingga 40-50 persen dengan dalih "uang kebersamaan" atau pembangunan gedung. Perlu dicatat baik-baik: tunjangan sertifikasi itu adalah hak personal guru yang melekat pada kompetensi profesinya.
Memaksa guru menyerahkan sebagian besar uang tersebut adalah tindakan pungli yang dibalut kesepakatan semu. Kalaupun ada sumbangan sukarela untuk membantu rekan guru honorer yang belum sertifikasi, sifatnya harus benar-benar sukarela, tanpa tekanan, dan dalam jumlah yang masuk akal. Bukan malah dipatok layaknya pajak preman.
Para pengelola yayasan harus sadar bahwa guru yang sejahtera adalah aset, bukan beban. Guru yang tidak perlu lagi mencari sampingan menjadi ojek daring hingga larut malam akan punya energi lebih untuk mencintai murid-muridnya. Mereka akan bangga dengan sekolahnya, dan dedikasi itu tidak bisa dibeli dengan ceramah motivasi belaka.
Saat ini, wacana mengenai regulasi gaji minimal guru setara UMR tengah digodok di meja legislatif. Jika undang-undang ini nantinya ketuk palu, yayasan-yayasan "nakal" ini harus siap-siap. Guru tidak akan lagi diam. Pilihannya cuma dua bagi yayasan: kelola sekolah dengan profesional dan manusiawi, atau bersiaplah dilaporkan dan ditutup karena gagal memenuhi standar kesejahteraan paling dasar.
Membangun yayasan memang bisa menjadi ladang amal jariyah yang membawa pelakunya ke surga. Namun, jangan lupa, mendzalimi orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada muridnya adalah jalan tol menuju kehancuran moral. Jangan sampai niat membangun institusi pendidikan justru berubah menjadi mesin penghisap keringat demi memperkaya segelintir pengurus yayasan.
Pendidikan adalah soal keteladanan. Dan keteladanan paling nyata bukan terletak pada jargon-jargon suci di brosur pendaftaran siswa baru, melainkan pada seberapa adil yayasan memperlakukan mereka yang berdiri di depan kelas setiap pagi.
Bayarlah gaji mereka, hargai sertifikasi mereka sebagai bonus prestasi, dan berhentilah bersembunyi di balik kata "ikhlas" untuk membenarkan perilaku dzalim. Karena doa guru yang terdzalimi, konon, tak punya penghalang untuk langsung sampai ke langit. Apakah yayasan siap berhadapan dengan itu?

Post a Comment
2. Komentar sensitif akan dihapus
3. Gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang
4. Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE