Nasib Aktivis IPM: Bikin Teologi 'Berkemajuan', Tapi Dianggap Panitia MPLS Biasa Sama Anak Sekolah

Table of Contents

Rapat Evaluasi dan Koordinasi IPM, sebuah ilustrasi.

Pernahkah kamu merenung di pojokan kantin sekolah Muhammadiyah sambil memegangi es teh plastik yang mulai mencair? Di meja seberang, ada sekumpulan siswa memakai jas merah hati bertuliskan IPM yang sedang rapat amat serius sampai dahi mereka berkerut. Dari mulut mereka keluar istilah-istilah mentereng: dekonstruksi, gerakan kritis-transformatif, pembangkangan sipil, hingga ekologi politik.

Sementara kamu yang duduk mendengarkan cuma bisa batin dalam hati...

Mas, Mbak, ini tuh sekolah menengah, bukan sidang umum PBB. Yang kita butuhin sekarang tuh garansi kantin nggak kehabisan gorengan pas istirahat pertama dan AC kelas yang nggak bocor!"

Fenomena jurang pemisah antara aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan massa pelajar biasa di sekolah ini memang unik, menggelitik, sekaligus bikin garuk-garuk kepala. 

Di satu sisi, IPM adalah organisasi pelajar raksasa dengan landasan teologis dan intelektual yang sangat kaya. Tapi di sisi lain, buat rata-rata siswa di sekolah, keberadaan IPM sering kali cuma dirasakan pas acara FORTASI (Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa, sekarang MPLS). Begitu FORTASI selesai, IPM kembali dianggap sebagai sekumpulan anak rajin yang tugas utamanya memegang toa masjid dan ngawasi barisan pacara.

Mengapa bisa begitu? Mari kita bedah dengan santai dan sedikit sinis penuh kasih sayang.

Organisasi Pelajar Paling Hobi Ganti Skin Paradigma

Kalau ada penghargaan organisasi pelajar paling rajin melakukan rekayasa teoretis dan ijtihad paradigma di Indonesia, pialanya wajib diserahkan kepada IPM. Coba bayangkan, sejak berdiri pada 18 Juli 1961 di Surakarta, IPM sudah bergonta-ganti kacamata gerakan berulang kali.

Di era jadul, kader IPM dididik dengan jargon "3 Tertib": Tertib Ibadah, Tertib Belajar, dan Tertib Berorganisasi. Jargon ini sangat memorabel dan bikin orang tua senyum-senyum ikhlas. Tapi memasuki era pasca-reformasi, elite IPM merasa "3 Tertib" ini terlalu individualis dan berbau developmentalisme. Maka pada Muktamar 2004, ditetapkannya GKT (Gerakan Kritis-Transformatif) dengan trilogi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pembelaan.

Ternyata wacana GKT dirasa terlalu berat dan kaku ala aktivis LSM buat anak SMP-SMA. Maka pada Muktamar 2010 di Bantul, diluncurkanlah GPK (Gerakan Pelajar Kreatif) agar IPM terkesan lebih populis dan berbasis hobi. Eh, tak lama kemudian GPK dikritik lagi karena dianggap menjauhkan pelajar dari realitas sosial. Akhirnya pada Muktamar 2012, dirumuskanlah GPB (Gerakan Pelajar Berkemajuan) sebagai paradigma gerakan ilmu yang mengusung Pencerdasan, Pemberdayaan, dan Pembebasan.

Bahkan pada Tanwir 2022 di Sorong kemarin, IPM mengeluarkan maklumat Tiracad Sorong yang merespons Tiga Kedaruratan: Darurat Iklim, Darurat Kekerasan Seksual, dan Darurat Kesehatan Mental.

Apakah anak Ranting di sekolah yang tiap hari pusing mikirin tugas matematika sempat mencerna semua jargon planet itu? Ataupun cuma manggut-manggut pasrah diam-diam tertidur pas dikasih materi Taruna Melati 1?

Sejarah Drama Pergantian Nama: Korban Politik Orde Baru yang Bikin Move On Agak Lama

Bukan cuma paradigma yang hobi diganti, nama organisasinya pun punya sejarah drama geopolitik yang lumayan rumit.

Dulu, pada tahun 1992, Pimpinan Pusat IPM "ditekan" oleh pemerintah Orde Baru lewat Menpora dan Depdagri gara-gara aturan monoloyalitas OSIS sebagai satu-satunya organisasi kesiswaan di sekolah. Daripada dibubarkan, IPM mengambil keputusan tragis namun cerdas: mengubah namanya menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) pada 18 November 1992.

Gara-gara ganti nama jadi "Remaja", jangkauan dakwahnya memang makin meluas sampai ke anak jalanan, remaja masjid, dan kelompok santri. Namun di internal persyarikatan, banyak guru dan pimpinan yang ngeluh karena IRM jadi kurang fokus menggarap siswa sekolah Muhammadiyah. Maka setelah Orde Baru tumbang, lewat dialektika panjang dan keputusan Muktamar Solo 2008, IRM resmi kembali bertransformasi menjadi IPM.

Proses bolak-balik nama ini kalau dilihat-lihat mirip hubungan sejoli yang putus-nyambung lima kali butuh waktu puluhan tahun buat menemukan kembali jati diri aslinya.

Ketika Palu Sidang dan Interupsi Lebih Seksi Daripada Masalah Nyata Siswa

Salah satu penyakit takfiri eh maksudnya elitism yang sering hinggap di tubuh aktivis IPM adalah kegemaran mereka pada ritual formalitas organisasi.

Bayangkan, dalam buku pedoman persidangan saja, IPM punya aturan ketat soal fungsi ketukan palu sidang—mulai dari 1 ketukan, 2 ketukan, sampai 3 ketukan—serta enam jenis interupsi yang hierarkis: Interuption of Information, Order, Justification, Clarification, Question, sampai Privilege.

Aktivis IPM bisa berdebat kusir tiga jam di ruang sidang cuma gara-gara masalah konsiderans atau pilihan kata di pasal tata tertib. Tapi anehnya, ketika ada adik kelas yang kena bullying, depresi gara-gara nilai, atau kebingungan bayar SPP, kadang-kadang organisasi malah alpa hadir secara nyata.

Padahal, semboyan IPM yang terpampang anggun di lambangnya adalah ayat Al-Qur'an: Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun (Nuun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan). Maksud dan tujuan pendirian IPM pun sangat jelas: "Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil...".

Tujuan semulia itu tidak akan tercapai kalau pimpinan organisasi hanya sibuk bersidang di gedung pertemuan ber-AC, sementara Pimpinan Ranting di sekolah-sekolah berjuang sendirian tanpa pendampingan.

Kritik Sayang: Kembalikan IPM ke Ruang Kelas dan Kantin Sekolah!

Jujur saja, wacana-wacana yang diangkat IPM itu luar biasa hebat. Mana ada organisasi pelajar lain di Indonesia yang berani memikirkan isu isu kebocoran data siber, riset paparan iklan rokok pada remaja, hingga advokasi hak-hak pelajar dan kebijakan lingkungan hidup. IPM adalah laboratorium intelektual yang luar biasa bagi anak muda.

Tapi, organisasi ini butuh kerendahan hati bumi tempat berpijak. Pimpinan IPM di level atas harus ingat bahwa jantung kehidupan organisasi ini ada di Pimpinan Ranting—yaitu di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.

Pelajar zaman now tidak butuh ceramah ideologi yang ndakik-ndakik tanpa aksi nyata. Mereka butuh:

1. Ruang ekspresi yang riil: Komunitas menulis, film, seni, musik, atau esport yang mewadahi bakat mereka tanpa dihakimi.
2. Advokasi yang terasa: Perlindungan dari kekerasan sekolah, edukasi kesehatan mental yang ramah, serta bantuan nyata saat mereka mengalami kesulitan belajar.
3. Gaya ber-Islam yang gembira: Beragama yang tidak menakut-nakuti, tapi menyejukkan dan relevan dengan kehidupan anak muda.

Jadi, buat para pengurus IPM yang sedang menjabat di tingkat mana pun: mulailah sesekali melepaskan jas merah hati itu, turun ke kantin sekolah, duduk bersama siswa-siswa yang sedang mati gaya, dan tanyakan dengan tulus: "Kalian lagi butuh bantuan apa?"

Sebab, di sinilah kepeloporan dan keberdayaan IPM yang sesungguhnya diuji—bukan dari seberapa tebal buku tanfidz keputusannya, melainkan dari seberapa bermanfaat hadirnya IPM di mata seorang pelajar biasa.