Mengakhiri Drama "Oper Bola" Nasib Guru: Menakar Efektivitas Sentralisasi PPPK ke Jakarta

Table of Contents

Mengakhiri Drama "Oper Bola" Nasib Guru: Menakar Efektivitas Sentralisasi PPPK ke Jakarta

Bagi ratusan ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai pelosok daerah, ketidakpastian adalah kawan akrab yang menyebalkan. Selama bertahun-tahun, mereka terjebak dalam drama "oper bola" antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat. Saat guru menagih gaji atau kejelasan nasib, Pemda kerap berdalih anggaran tak mencukupi. Sebaliknya, Pusat mengklaim dana alokasi sudah dikirim.

Di tengah kebuntuan menahun itu, sebuah keputusan besar akhirnya diketuk di Jakarta. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa status kepegawaian guru PPPK akan ditarik ke pusat. Bukan lagi menjadi urusan daerah, melainkan langsung di bawah komando pemerintah pusat.

"Status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat," ujar Prasetyo usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/8/2026). Langkah ini seolah menjadi jawaban atas sengkarut birokrasi yang selama ini menyandera kesejahteraan tenaga pendidik.

Namun, apakah sentralisasi ini benar-benar solusi mujarab, atau sekadar perpindahan beban administrasi yang justru berpotensi melahirkan kerumitan baru?

Logika di Balik Penarikan Status

Akar masalah PPPK selama ini bukan hanya soal status, melainkan soal uang. Banyak pemerintah daerah yang enggan mengangkat guru PPPK dalam jumlah besar karena takut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked) dari pusat, implementasi di lapangan sering kali tidak sinkron.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menangkap kegelisahan para kepala daerah tersebut. Menurutnya, ada dua harapan besar dari daerah yang akhirnya diakomodasi: bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran gaji dan kepastian alih status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga menjadi ASN.

Langkah pusat mengambil alih status guru PPPK ini secara teoritis akan menyamakan standar penggajian dan tunjangan. Tak ada lagi cerita guru di satu kabupaten menerima gaji lancar sementara rekan mereka di kabupaten tetangga harus menunggak berbulan-bulan karena kas daerah kosong.

Namun, menarik kewenangan ke Jakarta berarti pemerintah pusat harus siap dengan konsekuensi anggaran yang membengkak. APBN akan memikul beban langsung dari ratusan ribu, bahkan jutaan tenaga pendidik yang selama ini tersebar di laporan keuangan daerah.

Sinyal "Puasa" Rekrutmen di Daerah

Poin penting lain dalam kebijakan ini adalah larangan bagi kepala daerah untuk melakukan rekrutmen staf baru secara serampangan. Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal ketat agar tidak ada lagi celah bagi daerah untuk mengangkat tenaga honorer baru di luar sistem yang telah disepakati.

Ini adalah langkah tegas untuk memutus rantai politik balas budi di tingkat lokal. Sudah bukan rahasia lagi jika rekrutmen tenaga honorer di daerah kerap menjadi komoditas politik menjelang Pilkada. Dengan menarik status ke pusat, pemerintah ingin memastikan bahwa pengangkatan pegawai murni didasarkan pada kebutuhan objektif dan kemampuan fiskal negara, bukan selera politik penguasa daerah.

Tetapi, kebijakan ini membawa tantangan nyata. Bagaimana pusat bisa memotret kebutuhan guru di pelosok Papua atau pedalaman Kalimantan secara akurat tanpa campur tangan aktif daerah? Jika koordinasi tidak berjalan mulus, sentralisasi justru bisa memicu ketimpangan distribusi guru yang semakin tajam.

Bukan Sekadar Pindah Nama

Sentralisasi status PPPK ini tidak boleh hanya berhenti pada perubahan label di atas kertas. Masalah mendasar guru bukan sekadar siapa yang menandatangani SK mereka, melainkan kepastian hidup dan jenjang karier yang jelas.

Harapan Bima Arya agar guru PPPK paruh waktu segera menjadi penuh waktu, dan mereka yang berkinerja baik bisa naik kelas menjadi ASN, harus dikawal dengan sistem meritokrasi yang transparan. Jika tidak, proses alih status ini hanya akan menjadi tumpukan berkas baru di meja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, pengawasan Kemendagri dalam masa transisi ini sangat krusial. Memastikan kepala daerah "tidak lagi merekrut staf baru" adalah satu hal, namun memastikan guru yang sudah ada tetap diperhatikan selama masa transisi adalah hal lain. Jangan sampai dalam proses perpindahan status ini, ada masa vakum yang membuat hak-hak guru kembali terabaikan.

Ujian bagi Pusat

Keputusan besar ini secara tidak langsung menunjukkan pengakuan pemerintah pusat bahwa otonomi daerah dalam urusan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan. Kegagalan daerah dalam mengelola SDM pendidik memaksa Jakarta kembali memegang kendali.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat. Publik, terutama para guru yang telah lama bersabar, akan menanti apakah perpindahan status ini benar-benar membawa kesejahteraan yang lebih nyata atau hanya sekadar upaya memperpendek jalur birokrasi yang masih penuh lubang.

Pada akhirnya, guru tidak peduli apakah gaji mereka berasal dari brankas bupati atau menteri. Yang mereka butuhkan sederhana: gaji yang turun tepat waktu, tunjangan yang manusiawi, dan pengakuan atas pengabdian mereka yang selama ini sering kali hanya dibayar dengan janji manis di atas podium. Jangan sampai, setelah ditarik ke pusat, nasib mereka tetap saja terkatung-katung di koridor-koridor Jakarta.