Korupsi Dana Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Kampus ini Jadi Tersangka

Table of Contents

Infografis Kasus Korupsi Dana Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

Patung Jenderal Soedirman yang berdiri tegak di depan kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, selama ini menjadi simbol keteguhan hati dan integritas. Namun, pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, kemegahan simbol itu seolah luruh. Kabar mengejutkan datang dari Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sang rektor, Prof. Akhmad Sodiq.

Ironi ini terasa menyengat. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencetak intelektual dan menjaga nilai-nilai moral justru terjebak dalam praktik kumuh jual-beli kursi mahasiswa. Kasus ini bukan sekadar soal uang haram ratusan juta rupiah, melainkan tentang runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi negeri yang semakin hari kian terasa seperti korporasi pemburu rente.

User ID Sang Rektor yang Disalahgunakan

Modus operandi yang diungkap KPK membeberkan betapa sistem pengawasan internal di Unsoed lumpuh total. Korupsi ini bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sudut gelap, melainkan melalui sistem resmi kampus yang dimanipulasi.

Kepala Bagian Akademik, Eko Sumanto, diduga menjadi operator utama yang mengumpulkan "setoran" dari para pengepul calon mahasiswa. Totalnya mencapai Rp 1,12 miliar untuk jaminan lulus pada tahun akademik 2025 dan 2026. Yang lebih memprihatinkan, Rektor Akhmad Sodiq diduga memberikan akses User ID pribadinya kepada Eko.

Dalam birokrasi kampus, User ID rektor adalah kunci tertinggi. Dengan akses tersebut, Eko bisa dengan leluasa mengeklik tombol "setuju" atau approval untuk meloloskan nama-nama yang sudah membayar, melangkahi ribuan calon mahasiswa lain yang berjuang lewat jalur prestasi dan kemampuan otak. Pendidikan kedokteran, yang seharusnya diisi oleh putra-putri terbaik bangsa, berubah menjadi barisan mereka yang memiliki kantong paling tebal.

Siasat Licin Menutup Lubang Suap

Kejadian ini semakin menyerupai naskah film kriminal ketika KPK mengungkap manuver Wakil Rektor III, Norman Arie Prayogo. Ada satu kasus di mana orang tua calon mahasiswa sudah menyetor Rp 650 juta, namun sang anak tetap gagal masuk Fakultas Kedokteran.

Uang tersebut rupanya sudah telanjur "menguap" digunakan oleh pihak perantara—termasuk Mulyono yang disebut sebagai keponakan rektor—untuk kepentingan pribadi. Karena didesak untuk mengembalikan uang, para pejabat kampus ini bukannya bertaubat, malah mencari cara ilegal lainnya untuk menambal lubang tersebut.

Mereka diduga mengakali anggaran kampus melalui tiga proyek fiktif atau yang digelembungkan: pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. Singkatnya, uang negara dan uang SPP mahasiswa lainnya digunakan untuk mengganti uang suap yang gagal membuahkan hasil. Ini adalah sebuah lingkaran setan birokrasi yang benar-benar busuk dari dalam.

Aksi Mahasiswa dan Luka yang Mendalam

Keesokan harinya, Jumat sore, suasana di Purwokerto mendung bukan karena cuaca. Puluhan mahasiswa berkumpul di area patung kuda Jenderal Soedirman. Mereka tidak membawa buku, melainkan spanduk-spanduk penuh amarah. "Sodiq Berulah Lagi" dan "Dua Periode Unsoed Masih Problematik" terpampang jelas.

Bagi para mahasiswa, penangkapan ini adalah puncak dari gunung es kegelisahan mereka selama ini. Jalur Mandiri, yang secara legal memang memungkinkan kampus memungut biaya lebih tinggi, seringkali dianggap sebagai "jalur belakang" yang kurang transparan. Ketika mekanisme ini dikelola oleh mentalitas pemburu rente, maka kualitas pendidikan hanyalah menjadi nomor sekian setelah saldo rekening.

Kekecewaan ini beralasan. Jika untuk masuk kampus saja harus menggunakan cara-cara kotor, sulit membayangkan nilai-nilai kejujuran apa yang akan ditanamkan kepada mahasiswa selama masa studi. Terlebih, ini terjadi di Fakultas Kedokteran, tempat di mana nyawa manusia nantinya akan dipertaruhkan di tangan para lulusannya.

Lampu Merah Jalur Mandiri

Kasus Unsoed menambah daftar panjang petinggi perguruan tinggi negeri yang berakhir mengenakan rompi oranye KPK. Ini menjadi tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Desakan untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan Jalur Mandiri di seluruh Indonesia pun menguat.

Jalur Mandiri yang awalnya dirancang untuk membantu otonomi keuangan kampus, kini justru menjadi celah paling rawan manipulasi. Tanpa adanya transparansi dan pengawasan ketat, kursi kampus tak ubahnya barang dagangan di pasar gelap.

Kini, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sang rektor dan wakilnya. Mereka dijerat dengan UU Tipikor tentang pemerasan dan suap. Namun, proses hukum saja tidak cukup. Yang paling sulit dipulihkan bukanlah uang negara yang hilang, melainkan kehormatan institusi pendidikan itu sendiri.

Jika untuk menjadi pintar dan bergelar saja harus diawali dengan tindakan kriminal, lantas kepada siapa lagi masyarakat harus menitipkan masa depan generasi penerusnya? Unsoed kini harus berjuang keras membersihkan noda hitam yang melekat pada nama besar Jenderal Soedirman, sebuah perjuangan yang mungkin jauh lebih berat daripada sekadar memenangkan perkara di pengadilan.