Gaji Guru Rp 2 Juta: Janji Bulanan, Cair Triwulanan: 2026 Cair Per...?

Table of Contents

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memastikan komitmen peningkatan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) telah direalisasikan secara signifikan pada tahun 2025. Tunjangan bagi guru honorer ini diklaim sudah mencapai batas yang dijanjikan, yakni Rp 2 juta, sebuah capaian yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025.

Namun, di balik narasi peningkatan tunjangan yang kini setara dengan gaji pokok bagi guru ASN, implementasi transfer dana masih dibayangi jeda waktu yang cukup panjang.

Dalam pidato puncaknya pada HGN 2025, yang mengambil tema konsisten "Guru Hebat Indonesia Kuat", Mendikdasmen melaporkan bahwa program-program peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan Presiden pada tahun sebelumnya telah diterjemahkan dan dilaksanakan.

Data Kesejahteraan: Transfer Triwulanan vs. Janji Bulanan

Pencairan tunjangan guru menjadi sorotan utama. Tunjangan bagi guru non-ASN senilai Rp 2 juta, sesuai janji Presiden, sudah terlaksana. Sementara itu, tunjangan guru ASN yang besarnya setara gaji pokok juga sudah dilaksanakan dengan bonus berupa transfer langsung.

Meskipun demikian, transfer tunjangan langsung tersebut masih memiliki catatan. "sementara baru bisa kita transfer 3 bulan sekali tahun depan kita usahakan ditransfer setiap bulan," ujar Mendikdasmen di hadapan para menteri, termasuk Menteri Keuangan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun nominal tunjangan telah terpenuhi, kecepatan transfer bagi guru ASN masih memerlukan akselerasi, dengan target transfer bulanan baru akan diupayakan pada tahun 2026.

Revolusi Gelar Sarjana: 162.500 Guru Dibidik

Selain tunjangan, kementerian juga meluncurkan program masif yang disebut-sebut sebagai sejarah bahkan revolusi dalam peningkatan kualifikasi akademik guru. Data menunjukkan adanya upaya keras untuk mengatasi persoalan kualifikasi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1.

Pada tahun 2025, sebanyak 12.500 guru mendapatkan kesempatan studi S1 melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Guru-guru ini menerima beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester. Program ini merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, meskipun tidak secara eksplisit disampaikan oleh Presiden sebelumnya.

Proyeksi Mendikdasmen menunjukkan peningkatan target yang tajam. Untuk tahun 2026, kementerian menargetkan 150.000 guru akan mengikuti program RPL dengan beasiswa yang sama. Jika diakumulasi, dalam kurun waktu dua tahun (2025-2026), terdapat sekitar 162.500 guru yang akan mendapatkan gelar S1 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Akselerasi gelar ini krusial karena guru yang memenuhi kualifikasi S1 akan dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan setelah itu berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Angkatan pertama program RPL tahun 2025 direncanakan akan wisuda sarjana pada pertengahan tahun 2026.

Secara paralel, kesempatan mengikuti PPG juga dibuka lebar. Pada tahun 2025, sebanyak 808.865 guru telah diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG, dan mereka yang memenuhi persyaratan diharapkan sudah dapat menerima sertifikasi pada tahun 2026.

Kontekstualisasi Program Jangka Panjang

Laporan Mendikdasmen juga mencakup kemajuan infrastruktur dan kurikulum. Program revitalisasi untuk 16.175 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah terlaksana hingga mencapai 86% lebih, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2025. Digitalisasi juga diklaim sudah dilaksanakan dengan baik oleh para guru.

Dalam konteks kurikulum, Mendikdasmen mengumumkan rencana besar untuk memberlakukan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun 2027 untuk kelas 3 SD. Pelatihan bagi guru bahasa Inggris sudah dimulai pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan tahun depan. Semua program ini dilaksanakan dalam kerangka menunaikan Asta Cita yang keempat Presiden, yaitu pembangunan pendidikan berkualitas.

---

Simpulan

Capaian historis berupa realisasi tunjangan Rp 2 juta bagi non-ASN dan program S1 masif bagi 162.500 guru dalam dua tahun menandai pergeseran fokus pemerintah terhadap kualitas dan kesejahteraan aktor utama pendidikan. Namun, ambisi besar ini dibarengi tantangan logistik, terutama dalam sistem pembayaran.

Pengakuan bahwa transfer tunjangan ASN masih harus dilakukan tiga bulan sekali, sementara upaya transfer bulanan baru direncanakan tahun depan, menjadi pengingat bahwa janji peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan efisiensi birokrasi dan pengelolaan anggaran. 

Jika revolusi gelar sarjana berhasil menciptakan gelombang guru bersertifikasi, sistem pembayaran wajib bergerak lebih gesit agar peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan tidak tergerus oleh jeda waktu pencairan dana yang panjang. Sebab, peningkatan mutu pendidikan yang dicanangkan sebagai sarana membangun generasi hebat akan sia-sia jika basis kesejahteraan guru masih tersendat di gerbang administrasi.